BERITANET.ID — Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta mendesak Pemerintah Kota Yogyakarta untuk segera merumuskan dan menyiapkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Daerah. Langkah strategis ini dinilai mendesak sebagai upaya memperkuat proteksi ekonomi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan yang kini mulai terhimpit oleh tekanan ekonomi.
Sekretaris Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Munazar, menegaskan bahwa pihak eksekutif tidak boleh tinggal diam dan menunggu sampai dampak dari kelesuan ekonomi ini meluas ke seluruh lapisan masyarakat. Ia membeberkan bahwa tanda-tanda tekanan ekonomi sudah sangat nyata dirasakan oleh masyarakat di tingkat bawah.
“Inflasi Kota Yogyakarta pada Maret 2026 mencapai 4,19 persen, tertinggi di DIY. Kenaikan harga terjadi pada sektor perumahan, listrik, konsumsi, pendidikan, serta berbagai kebutuhan sehari hari yang langsung memengaruhi kehidupan warga,” ujar Munazar pada Senin, 8 Juni 2026.
Selain masalah inflasi, Munazar juga menyoroti fluktuasi nilai tukar rupiah yang sempat melemah hingga menyentuh angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Menurutnya, situasi makro tersebut wajib diwaspadai karena berpotensi memicu lonjakan harga barang baku serta membengkaknya biaya operasional yang kelak membebani masyarakat kecil.
Situasi menantang ini, lanjut Munazar, harus menjadi perhatian utama bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk segera meluncurkan tindakan mitigasi ekonomi yang konkret. Apalagi sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pedagang kaki lima, hingga pelaku usaha rumah tangga menjadi kelompok yang paling cepat goyah saat daya beli masyarakat menurun dan biaya hidup melambung tinggi.
Sebagai solusi konkret, Munazar menyarankan Pemkot Yogyakarta mengkaji pemberian program KUR Daerah dengan skema pembiayaan khusus yang bunganya sangat rendah, bahkan menyentuh nol persen bagi klaster masyarakat tertentu.
“KUR Daerah jangan hanya dipandang sebagai program kredit. Dalam situasi seperti sekarang, KUR dapat menjadi instrumen untuk menjaga daya tahan ekonomi warga agar usaha mikro tetap bertahan dan perputaran ekonomi di tingkat masyarakat tetap berjalan,” katanya.
Politisi ini juga mengingatkan pemerintah daerah bahwa tolok ukur kesuksesan pembangunan tidak melulu soal kuantitas penyelenggaraan festival, pameran, maupun agenda seremonial ekonomi kreatif lainnya. Fokus utama saat ini seharusnya dialihkan pada jaminan bahwa warga memiliki bantalan yang kuat dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi.
“Pemkot perlu menghadirkan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, terutama kelompok rentan. KUR Daerah bisa menjadi salah satu solusi agar masyarakat tetap produktif dan mampu menghadapi tekanan ekonomi yang kian kompleks,” pungkas Munazar.
