BERITANET.ID : Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta menegaskan komitmen pengawasan intensif terhadap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kota Yogyakarta tahun 2027. Langkah strategis ini ditempuh guna menjamin seluruh program literasi, pengelolaan arsip, serta pemanfaatan fasilitas publik berjalan secara optimal dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Darini, S.I.P., menekankan bahwa lembaganya akan terus mengawal setiap agenda dinas agar program yang dijalankan memiliki konsep yang matang dan terhindar dari kegiatan seremonial semata. Pendampingan berkelanjutan ini dinilai krusial demi menjaga keselarasan dengan arah prioritas pembangunan daerah. “Kami akan terus mengawal rencana kerja DPK agar selaras dengan prioritas pembangunan dan pelestarian arsip di Kota Yogyakarta,” tegas Darini.
Dalam forum rapat pembahasan tersebut, para anggota dewan juga menyampaikan berbagai catatan kritis terkait hambatan di lapangan. Anggota Komisi D, Choliq Nugroho Adji, menyoroti tantangan dalam program sosialisasi penyelamatan naskah kuno yang dinilai masih minim respon positif dari warga. “Ketika melakukan sosialisasi, masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan manuskrip bagi yang punya, tetapi masyarakat terlihat kurang tertarik,” ungkap Choliq.
Selain permasalahan partisipasi publik, dinamika rapat turut menyoroti perencanaan fisik serta kesiapan teknis digitalisasi arsip. Anggota Komisi D, Ririk Banowati Permanasari, S.H., mempertanyakan kelanjutan Detail Engineering Design (DED) Gedung Arsip yang belum juga terealisasi sejak dirancang pada tahun 2024. Bersamaan dengan itu, Sekretaris Komisi D, Solihul Hadi, mengingatkan perlunya mitigasi dan penanganan khusus terhadap arsip atau manuskrip kuno yang belum tersentuh proses digitalisasi.
Meskipun DPK Kota Yogyakarta telah merancang program jangka panjang berupa pembuatan diorama pada 2028 melalui dukungan Dana Keistimewaan serta digitalisasi naskah via fotografi ahli media, DPRD Kota Yogyakarta tetap mendesak transparansi anggaran. Dewan menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia dan perawatan fasilitas, seperti angkringan literasi, agar keberlangsungan budaya literasi di kota ini dapat terjaga secara konsisten.
