Penulis: Gilang Ahmad Fauzi
STP AMPTA Yogyakarta
gilangfauzi@ampta.ac.id
Yogyakarta masih menjadi salah satu provinsi andalan kunjungan pariwisata baik wisatawan domestik maupun mancanegara.
Hal ini disebabkan Yogyakakara memiliki daya tarik yang beragam dan unik seperti budaya Jawa yang kental, pusat kebudayaan dan sejarah, destinasi wisata ikonik, wisata alam, serta kulinernya yang beragam. Yogyakarta juga menawarkan keramahan yang akan selalu berkesan.
Akan tetapi, dibalik keramahan tersebut, apakah wisata Jogjakarta ramah untuk semua kalangan termasuk wisatawan berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas?
Tren positif pariwisata inklusif dan aksesible terus berkembang secara global. Banyak destinasi pariwisata telah berupaya untuk menjadi lebih aksesibel dan inklusi. Gaung “Tourism for All” juga sering dikampanyekan baik melalui implementasi SDG serta rekomendasi UNWTO dan UNESCO.
Banyak negara juga telah berkomitmen untuk meningkatkan inklusifitas dan aksesibilitas khususnya di sektor pariwisata. Negara-negara di ASEAN dalam program ATF 2025 juga telah menyepakati penerapan lima pila strategis menuju ketangguhan Kawasan yang juga menyentuh inklusifitas. Indonesia juga berkomitmen untuk berkontribusi aktif pada setiap pilar yang tersebut.
Oleh karena itu inklusivitas bukan lagi sebagai isu sosial semata, tapi kebutuhan industri pariwisata modern.
Tren kunjungan ke Jogjakarta meningkat di tahun 2025. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (2025), kunjungan wisatawan domestik lebih dari 40 juta pengunjung di tahun 2025.
Trend kunjungan wisatawan domestik di Jogjakarta meningkat 6,74 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2024 (cumulative-to-cumulative).
Sedangkan, untuk kunjungan wisatawan asing ke Jogjakarta dari bulan Januari hingga bulan Juni tahun 2025 mencapai 43.247 kunjungan (BPS, 2025). Meskipun begitu, Yogyakarta yang memiliki destinasi yang kaya akan nilai budaya, masih memiliki banyak pekerjaan rumah khususnya untuk membuat destinasi-destinasi tersebut ramah untuk penyandang disabilitas khususnya ramah secara fisik, akses informasi serta layanan.
Hal ini bisa dilihat dari beberapa destinasi yang belum aksesibel dan ramah dari sisi akses, toilet, serta informasi visual dan audio. Selain itu, belum banyak penyedia jasa transportasi yang ramah disabilitas, sehingga ekosistem pariwisata inklusi masih memiliki banyak tantangan.
Pariwisata yang tidak inklusif merupakan pariwisata yang membatasi hak karena banyak dampak-dampak eksklusi yang ditimbulkan.
Tidak hanya kepada penyandang disabilitas, dampak ini juga terasa oleh kelompok rentan lainnya seperti lansia, anak-anak dan wisatawan yang memiliki kondisi kesehatan tertentu. Salah satu eksklusi yang sering terjadi adalah kehilangan pengalaman yang maksimal. Sebagai contoh, wisatawan berkursi roda tidak akan bisa mencapai ke akses spot utama karena adanya hambatan dalam kursi roda untuk mobilisasi.
Contoh lainnya wisatawan netra tidak mendapatkan informasi dan tuna rungu juga akan kesulitan mendapatkan pemandu, sehingga komponen edukasi dalam pengalaman berwisata ini akan hilang. Selain itu, ekslusi ini juga akan membuat kelompok rentan memiliki ketergantungan dengan pendampingnya sehingga tidak bisa mandiri dalam melakukan kegiatan wisata.
Yogyakarta harus memulainya dan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang destinasi wisatanya ramah disabilitas. Selain merupakan kewajiban hak asasi manusia dalam berwisata secara mandiri, aman dan bermartabat, inklusivitas juga memiliki pasar yang besar dan loyal.
Menurut data dari Badan Pusat Statistik (2025), jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai sekitar 23 juta jiwa. Sedangkan WHO (2023) mendata bahwa ada sekitar 1,3 miliar orang di seluruh dunia yang memiliki disabilitas, dan 50% diantaranya yang sudah berusia 60 tahun keatas memiliki disabilitas (UNDESA, 2022).
Hal ini merupakan kesempatan bagus untuk Indonesia dapat menarik minat penyandang disabilitas untuk dapat berkunjung ke Indonesia, khususnya ke Jogjakarta. Selain itu, pariwisata inklusif juga bagian dari pilar pariwisata berkelanjutan, sehingga pariwisata inklusif juga dibutuhkan di Jogjakarta untuk mendukung kampanye sustainability. Untuk mendukung hal tersebut, Jogjakarta perlu mempersiapkan kesiapannya dalam inisiasi pariwisata inklusif ini.
Yogyakarta sebenarnya sudah mempersiapkan beberapa inisiatif positif untuk membuat destinasi pariwisata menjadi inklusif dan aksesibel. Sebagai contoh, Museum Wahanarata sudah memenuhi beberapa aspek fisik yang aksesibel seperti rambu-rambu penanda bagi wisatawan disabilitas non-tuna netra, dan ketersediaan kursi roda. Selain itu, Wahanarata pada aspek sarana dan prasarana juga telah memfasilitasi ramp dan semua area umum wisata berada di lantai dasar sehingga mudah diakses oleh wisatawan.
Contoh lainnya, Museum Benteng Vredeburg juga telah memberikan dukungan terhadap pengembangan pariwisata inkusif melalui kebijakan tiket gratis untuk lansia dan penyandang disabilitas. Selain itu, benteng vredeburg sudah menyediakan buku panduan dengan aksara braille serta penyediaan guiding block untuk penyandang netra. Benteng Vredeburg juga telah meyediakan toilet khusus difabel, penyediaan ruang tenang dan ruang laktasi.
Pelayanan penjemputan gratis untuk penyandang disabilitas di titik penjemputan yang telah ditentukan serta ruag anak indoor dan playground juga telah disediakan.
Meskipun dalam dua destinasi tersebut sudah tersedia beberapa inisiatif positif untuk mendukung pariwisata inklusif ini, masih banyak hal yang menjadi kendala dan tantangan dalam penyediaan hak inklusivitas kepada wisatawan yang berasal dari kelompok rentan dan memiliki kebutuhan khusus. Ini juga sama halnya terjadi di destinasi lain.
Sebagai contoh, Tamansari sudah menyediaan jalur datar, kursi roda serta toilet untuk difabel. Tamansari juga berinisiatif untuk berkonsultasi dengan komunitas penyandang disabilitas mengenai kebutuhan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat Tamansari aksesibel terhadap wisatawan berkebutuhan khusus. Selain itu, Tamansari telah memiliki kebijakan penetapan harga bahwa semua penyandang disabilitas akan diberikan diskon dengan membayar tiket kategori anak-anak dalam rangka mendukung kunjungan ke Tamansari bagi turis inklusi.
Akan tetapi, Tamansari masih terkendala dengan kebijakan untuk menambah fasilitas pendukung aksesibilitas dan inklusifitas khususnya fasilitas fisik karena menjadi bangunan cagar budaya. Papan informasi dengan braille dan panuan audio juga belum tersedia untuk penyandang netra.
Selain itu, pendanaan juga menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan fasilitas ramah difabel. Tidak hanya fasilitas fisik, keberadaan sumber daya manusia untuk menjalankan wisata yang inklusif seperti tour guide yang bisa berbahasa isyarat juga menjadi kendala dalam pemenuhan tur inklusi.
Pariwisata inklusif sebenarnya bukan sekadar infrastruktur. Banyak hal yang harus dipenuhi untuk menjadikan destinasi wisata menjadi inklusif dan aksesibel.
Inklusivitas yang dimaksud mencakup penyampaian story telling, penggunaan Bahasa, pemberian pelayanan kepada wisatawan berkebutuhan khusus, serta penggunaan teknologi untuk mendukung inklusivitas ini. Selain itu, peran pemandu wisata inklusi pengelila destinasi dan masyarakat lokal juga sangat berpengaruh terhadap pengembangan inklusivitas di destinasi wisata. Jika hal ini dapat terpenuhi, destinasi wisata di Jogjakarta tidak hanya mengalami pergeseran dari destinasi tidak ramah menjadi destinasi ramah disabilitas saja, tetapi bisa lebih dari itu dari destinasi ramah menjadi destinasi yang setara untuk semua.
Akan tetapi, untuk mewujudkan pariwisata Jogjakarta yang inklusif tersebut, perlu adanya kolaborasi multipihak atau pentahelix yang terdiri dari akademisi, pemerintah, industry, komunitas, dan media.
Akademisi berperan dalam melakukan beberapa riset serta pendampingan, sementara pemerintah memiliki peran sebagai penyedia regulasi dan anggaran untuk menciptakan wisata ramah dan aksesibel. Selain itu, industri membantu dalam membuat inovasi dan mendukung layanan inklusif sehingga terjadi praktik baik yang dapat dilakukan untuk menjadikan destinasi dan kegiatan wisata menjadi ramah disabilitas.
Sementara itu, komunitas khususnya komunitas difabel juga memiliki peran yang tidak kalah penting. Komunitas difabel berperan sebagai co-creation dan dalam hal ini harus juga menjadi aktor dan lead user bukan hanya menjadi objek.
Sedangkan, media berperan dalam kegiatan pemasaran informasi mengenai destinasi ramah disabilitas serta kampanye ramah disabilitas yang dilakukan oleh destinasi wisata untuk mendukung dan membantu mengembangakan destinasi menjadi ramah disabilitas. Hal ini dilakukan agar rekan-rekan penyandang disabilitas dan komunitas rentan lainnya mendapatkan akses informasi mengenai program-program tersebut.
Selama ini, banyak dari mereka uyang tidak mendapatkan informasi tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya informasi yang mudah diakses, akan tercipta keinginan untuk berwisata.
Jogjakarta bukan hanya sebagai destinasi wisata, tetapi menjadi ruang hidup bagi ekosistem pariwisata.
Pariwisata inklusif menunjukan sebuah cerminan peradaban yang menyediakan dan memfasilitas hak semua orang untuk berwisata denga naman, nyaman dan setara. Dengan pengembangan pariwisata inklusif ini, kita juga menjadikan Jogjakarta bukan sekedar tujuan wisata, tetapi kota yang benar-benar bisa dinikmati oleh semua kalangan tanpa keterbatasan.
