BERITANET.ID – Ketua Umum BPP Kamar Dagang Pengusaha Muda Indonesia Muliansyah Abdurrahman meminta seluruh kader Himpunan Pengusaha Muda Indonesia memastikan Musyawarah Nasional 2026 terbebas dari aroma politik praktis. Hal itu disampaikan Muliansyah di Jakarta, Selasa 11 Mei 2026, sebagai sikap KAPMI jelang Munas HIPMI.
Muliansyah menegaskan HIPMI sejak awal didirikan Abdul Latief pada 10 Juni 1972 bertujuan mencetak pengusaha muda dan pribumi yang mandiri serta menjadi penggerak ekonomi nasional. Menurutnya, spirit pendirian itu harus menjadi kompas Munas 2026.
“HIPMI adalah rumah kaderisasi wirausaha, bukan kendaraan politik sesaat. Jangan dibelokkan dari khitahnya,” kata Muliansyah.
Ia menilai, masuknya politik praktis ke tubuh organisasi profesi muda kerap memicu faksionalisasi, menggerus soliditas internal, dan mengalihkan fokus dari agenda utama pembinaan anggota.
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance, Tauhid Ahmad, menilai peringatan itu relevan. “Organisasi pengusaha harus jadi mitra kritis pemerintah, bukan subordinat politik. Kalau netralitasnya hilang, daya tawar ke kebijakan ekonomi ikut lemah. Korbannya UMKM anggota,” kata Tauhid.
Karena itu, BPP KAPMI mendorong Munas 2026 menghasilkan kepemimpinan yang memiliki rekam jejak wirausaha jelas dan berorientasi pada program. Muliansyah menyebut agenda prioritas HIPMI ke depan seharusnya advokasi UMKM, akselerasi digitalisasi, penguatan hilirisasi, serta penciptaan lapangan kerja. “Regenerasi ketua umum harus melahirkan pemimpin yang paham dagang, bukan yang sibuk bangun jejaring kuasa,” tuturnya.
Ketua Umum BPP HIPMI periode 2023-2025 saat ini dijabat Akbar Himawan Buchari. Akbar sebelumnya tercatat sebagai anggota DPRD Sumatera Utara Fraksi Golkar periode 2019-2024. “Kembalikan HIPMI ke rumah asalnya: kawah candradimuka pengusaha muda pribumi. Warisi spirit Abdul Latief, bukan syahwat kekuasaan,” tutup Muliansyah.
