Sorotan tajam mengemuka dalam rapat kerja pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) APBD Tahun Anggaran 2027 yang digelar Komisi C DPRD Kota Yogyakarta bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta. Dipimpin oleh Ketua Komisi C, Bambang Seno Baskoro, dewan mengevaluasi secara ketat keterbatasan sarana prasarana serta penurunan jumlah personel operasional lapangan yang dinilai dapat mengganggu efektivitas tanggap darurat di wilayah perkotaan.
Kondisi tersebut memicu keprihatinan serius jajaran legislatif. Pasalnya, BPBD memegang peranan vital sebagai garda terdepan penyelamatan, di mana penguatan kapasitas kebencanaan harus sejalan dengan visi prioritas Walikota Yogyakarta melalui program ‘Jogja Tangguh Bencana’.
Melihat kendala operasional yang dihadapi instansi teknis tersebut, Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, Bambang Seno Baskoro, menginstruksikan BPBD untuk segera menyusun penghitungan ulang terhadap seluruh kebutuhan riil organisasi agar penanganan bencana di lapangan dapat berjalan optimal dan terukur.
”Seluruh kegiatan yang dilaksanakan BPBD harus tetap berpedoman pada aturan yang berlaku serta sesuai tata kala anggaran dan perencanaan,” tegas Bambang.
Bambang mendesak agar proses kalkulasi ulang kebutuhan tahun 2027 tersebut digodok secara kolaboratif dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lainnya. Sinergi antar-instansi ini menjadi kunci agar pemenuhan fasilitas keselamatan warga tetap diposisikan sebagai skala prioritas utama dalam perencanaan anggaran daerah.
Polemik anggaran ini sendiri tak lepas dari kendala teknis penutupan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) per 1 Juni lalu, yang berakibat pada tertahannya belanja perlengkapan operasional BPBD seperti pengadaan kaus Kampung Tangguh Bencana (KTB) hingga pemeliharaan armada sarpras. Padahal, alokasi anggaran BPBD dalam rancangan RKA APBD 2027 sebenarnya telah diproyeksikan meningkat dari porsi awal.
Peningkatan alokasi tersebut telah dikawal sejak tahap pembahasan KUA-PPAS yang juga ditopang oleh skema hibah penunjang bagi KTB. Komisi C memastikan bakal memanggil kembali BPBD dan OPD mitra untuk menggelar pembahasan ulang intensif guna melahirkan sistem mitigasi bencana yang tangguh demi menjamin keamanan seluruh masyarakat Kota Yogyakarta.
