BERITANET.ID : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta mengunci alokasi anggaran sektor pendidikan sebesar Rp8,4 miliar dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) APBD 2027. Kesepakatan ini diambil usai Komisi D memimpin pembahasan ulang secara maraton bersama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) guna membentengi hak-hak tenaga pendidik di tengah gempuran efisiensi belanja daerah.
Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Darini, S.IP., mengonfirmasi bahwa penataan ulang alokasi anggaran yang dilakukan pada Senin (9/11/2026) tersebut merupakan langkah krusial agar efisiensi fiskal tidak mengorbankan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat di bidang pendidikan. “Pembahasan ini menjadi krusial untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat utamanya pendidikan, terutama honorarium guru dan tenaga kependidikan agar dapat terakomodasi dengan baik dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) APBD 2027,” kata Darini pada Selasa (10/11/2026).
Melalui penyisiran ulang tersebut, proyeksi awal anggaran yang sempat menyentuh angka Rp11,4 miliar berhasil dirasionalisasi secara presisi menjadi Rp8,4 miliar. Pos anggaran final ini secara riil diperuntukkan bagi honorarium 234 guru melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), 92 guru pengganti purna tugas, serta 50 guru pendamping khusus. Dengan dipindahkannya beban honorarium ini secara terpusat di bawah Disdikpora, dana BOSDA di tingkat sekolah dapat dimaksimalkan murni untuk operasional pembelajaran.
Pengawalan ketat dari para legislator mewarnai proses negosiasi anggaran tersebut. Anggota Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Tri Waluko Widodo, menyatakan bahwa pihaknya mengambil sikap tegas untuk menjamin tidak ada pengurangan hak bagi tenaga pengajar. “Kami konkrit mempertahankan strategi perhitungan, untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,” tegas Tri Waluko Widodo.
Dalam forum yang sama, Sekretaris Komisi D, Solihul Hadi, menekankan pentingnya pengembalian alokasi BOSDA secara utuh ke sekolah serta mendesak jaminan atas kelancaran Tunjangan Profesi Guru (TPG). Perwakilan Disdikpora pun memberikan kepastian bahwa pencairan TPG di Kota Yogyakarta dipastikan aman dan bakal ditransfer rutin saban bulan. Keputusan penetapan skema ini didukung penuh oleh anggota dewan lainnya, Ririk Banowati Permanasari dan Endro Sulaksono.
Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Nurcahyo Nugroho, mengingatkan bahwa pengawasan ini adalah bentuk pertanggungjawaban moral wakil rakyat terhadap sektor pendidikan yang tidak boleh ditawar. “Ini bukan masalah kenaikan anggaran, tetapi ini kebutuhan dasar untuk pendidikan, ini harus terus diperjuangkan,” tandas Nurcahyo Nugroho.
Melalui keberhasilan penyesuaian anggaran ini, Komisi D DPRD Kota Yogyakarta optimistis operasional sekolah dan tingkat kesejahteraan para guru di Kota Yogyakarta tetap terlindungi secara optimal.
