BERITANET.ID : Pengembangan kawasan pariwisata berbasis masyarakat di Kota Yogyakarta didorong untuk memiliki kepastian tata kelola dan landasan hukum yang lebih solid. Guna mengakomodasi kebutuhan tersebut, DPRD Kota Yogyakarta kini tengah merampungkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota (Riparkot) Yogyakarta Tahun 2026–2045.
Hasil pembacaan peta pariwisata daerah yang melibatkan konsultasi bersama UNESCO dan Kementerian Kebudayaan menjadi tumpuan utama Pansus DPRD dalam menyusun Raperda ini. Pendalaman tersebut difokuskan pada penguatan aturan pelindungan warisan budaya, pelestarian kawasan Sumbu Filosofi, hingga keberlanjutan sektor pariwisata.
”Pengembangan kampung wisata harus memiliki dasar hukum dan tata kelola yang jelas, mulai dari pembentukan, kedudukan, hingga fungsi kelembagaannya dengan pemerintah daerah, dan dengan adanya dasar hukum yang jelas maka proses pengembangan kampung wisata oleh pokdarwis akan lebih terarah,” tegas Ketua Pansus Raperda Riparkot DPRD Kota Yogyakarta, Krisnadi Setyawan.
Selain menekankan kepastian status Pokdarwis agar terpisah dari badan usaha berorientasi profit saat pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), pihak legislatif juga menggagas pembentukan forum ekosistem pariwisata lintas sektor. Wadah ini dirancang untuk melibatkan Keraton Yogyakarta, unsur akademisi, media, serta asosiasi usaha demi menciptakan ruang sinergi yang fleksibel namun tetap memprioritaskan kepastian hukum.
Gayung bersambut, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Husni Eko Prabowo, mengiyakan pentingnya pemisahan fasilitasi antara lembaga masyarakat nirlaba dengan entitas bisnis pariwisata.
Melalui Raperda ini, pembagian kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga ditata secara spesifik. Dinas Pariwisata bertugas memegang tata kelola destinasi dan kampung wisata, sementara OPD Kebudayaan fokus pada warisan budaya serta Sumbu Filosofi. Adapun sektor pendukung seperti perparkiran dan moda tradisional andong menjadi ranah OPD Perhubungan, serta kebersihan lokasi wisata ditangani oleh OPD Lingkungan Hidup.
DPRD Kota Yogyakarta mendesak Pemerintah Kota Yogyakarta untuk segera menetapkan batas waktu penyusunan Peraturan Wali Kota sebagai regulasi pelaksana, sehingga Raperda Riparkot 2026–2045 bisa langsung dijadikan panduan operasional di lapangan setelah disahkan.
