BERITANET.ID : DPRD Kota Yogyakarta menaruh perhatian besar terhadap ketahanan sektor ekonomi akar rumput yang kini tengah diuji oleh ketidakpastian kondisi moneter global. Melemahnya nilai tukar rupiah disinyalir mulai membawa dampak rambatan yang signifikan terhadap struktur biaya operasional para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di tingkat lokal. Guna mencegah penurunan performa usaha yang lebih dalam, Komisi B DPRD Kota Yogyakarta menilai perlunya langkah-langkah mitigasi yang terencana agar para pelaku usaha kecil di wilayah ini memiliki bantalan ekonomi yang cukup kuat.
Tantangan yang dihadapi oleh dunia usaha saat ini terbilang kompleks karena bersifat akumulatif. Selain menghadapi potensi kenaikan beban modal akibat penyesuaian suku bunga perbankan, para pengusaha mikro juga harus berhadapan dengan lonjakan harga bahan baku yang dipicu oleh fenomena inflasi impor. Jika tidak segera diantisipasi dengan pemetaan yang akurat, kondisi ini dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas pasar domestik dan menurunkan daya saing produk lokal di tengah melemahnya daya beli masyarakat secara umum.
Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Muhammad Sofyan, mengungkapkan bahwa tekanan ekonomi ini tidak menghantam seluruh sektor secara merata, melainkan polanya bergerak secara bertahap. Menurutnya, skala prioritas perhatian harus diarahkan terlebih dahulu kepada kelompok usaha yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap ketersediaan bahan baku dari luar negeri. “Kalau kita bicara UMKM yang terdampak secara langsung itu kan bertahap. Yang paling terdampak sekali itu kan mereka-mereka yang bahan bakunya memang impor, itu yang paling terdampak. Jadi kita memilah-milah secara umum,” ujar Muhammad Sofyan, Senin (15/6).
Sofyan memberikan contoh konkret pada industri pangan rakyat yang sangat akrab dengan konsumsi harian masyarakat, seperti perajin tahu dan tempe.
Komoditas kacang kedelai yang menjadi bahan baku utama pada sektor ini sebagian besar masih dipasok melalui jalur impor, sehingga harganya sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang. Tekanan tersebut kian berlapis karena komponen penunjang lain seperti plastik kemasan juga mengalami tren kenaikan harga akibat faktor eksternal. “Antisipasi yang bisa dilakukan menyasar dulu UMKM yang bahan bakunya menggunakan impor seperti perajin tahu tempe yang bahan utamanya kedelai. Ini contoh saja,” jelas Sofyan.
Kenaikan biaya produksi ini menempatkan para pelaku usaha pada posisi dilematis yang sangat berat terkait penentuan harga jual ke konsumen. Menaikkan harga jual demi menjaga margin keuntungan berisiko menurunkan volume penjualan, sementara mempertahankan harga lama secara perlahan akan mengikis modal kerja mereka. “Jika mereka memilih opsi untuk menaikkan harga jual produk demi menutupi lonjakan biaya produksi, mereka menghadapi risiko besar akan kehilangan pelanggan setianya di tengah situasi menurunnya daya beli masyarakat secara umum,” kata Sofyan.
Mencermati kondisi riil tersebut, Komisi B DPRD Kota Yogyakarta mulai merancang pemikiran strategis mengenai pentingnya kehadiran negara melalui intervensi kebijakan anggaran di tingkat daerah. Terkait wacana bantuan untuk pengadaan bahan baku impor, Sofyan meluruskan bahwa gagasan tersebut saat ini masih berada dalam ranah pemikiran akademis di internal legislatif dan belum masuk dalam tahapan pembahasan formal bersama Organisasi Perangkat Daerah. “Kita bisa melakukan langkah-langkah intervensi kebijkan, seperti subsidi terkait pengadaan bahan-bahan impor itu, langkah strategisnya adalah subsidi. Tapi ini belum koordinasi dengan OPD, belum langkah kesana, baru pemikiran,” kata dia.
Lebih lanjut, Sofyan menekankan bahwa instrumen perlindungan yang disiapkan nantinya tidak akan menggunakan istilah subsidi secara kaku, melainkan dikemas dalam payung intervensi kebijakan yang memiliki ruang lingkup lebih luas dan fleksibel.
Langkah ini diambil sembari menyelaraskan arah kebijakan makro yang sedang dirumuskan oleh Pemerintah Pusat. DPRD Kota Yogyakarta berkomitmen untuk terus mematangkan formulasi proteksi ini agar tepat sasaran dalam menjaga keberlangsungan usaha lokal. “Perlu langkah-langkah simulasi dulu ke UMKM yang terdampak, lalu dipetakan mana saja yang perlu mendapat intervensi kebijakan agar usahanya tetap stabil di dalam situasi ini,” pungkas Sofyan.
