BERITANET.ID – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, menekankan pentingnya penguatan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance sebagai esensi utama dalam reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Haedar menilai bahwa posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden merupakan hasil pertimbangan matang pasca-reformasi 1998, sehingga penyempurnaan institusi sebaiknya difokuskan pada perbaikan kinerja internal dan fungsi pelayanan publik daripada melakukan perombakan struktur organisasi yang drastis.
Menurut Haedar, setiap institusi negara, baik Polri, TNI, maupun kementerian, saat ini masih menghadapi tantangan masing-masing dalam menjalankan fungsinya. Ia memperingatkan bahwa mengubah posisi struktural Polri, seperti menempatkannya di bawah kementerian, justru berisiko menimbulkan masalah ganda mengingat kementerian-kementerian yang ada pun masih bergelut dengan persoalan birokrasi dan korupsi. Fokus reformasi seharusnya diarahkan pada upaya menjadikan seluruh alat negara semakin profesional dan bersih dari praktik penyimpangan.
“Cukuplah bahwa reformasi 1998 itu merupakan bentuk dari perubahan struktural yang menyangkut kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Yang tidak kalah pentingnya justru good governance, kita perbaiki seluruhnya. Pori, TNI, birokrasi, kementerian semua kan masih ada masalah,” ujar Haedar Nashir dalam pernyataannya.
Lebih lanjut, Haedar menyatakan bahwa penyelesaian masalah di tubuh institusi negara memerlukan pendekatan yang seksama dan komprehensif. Ia menekankan bahwa reformasi struktural yang terburu-buru, seperti yang pernah dialami melalui amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali, ternyata masih menyisakan berbagai persoalan hingga saat ini. Oleh karena itu, Muhammadiyah berharap tim reformasi dapat bekerja secara bijaksana dengan melihat realitas objektif di seluruh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
“Kami berharap juga bahwa institusi-institusi yang ada, Polri, TNI, kementerian terus memperbaiki diri agar ada prinsip good governance, semakin minim korupsi, dan tidak kalah pentingnya semuanya melayani kepentingan bangsa, negara, dan rakyat sesuai dengan porsinya,” tegasnya.
Terkait langkah strategis ke depan, Haedar meyakini visi kenegarawanan Presiden Prabowo Subianto mampu menyelesaikan kendala di tiap institusi melalui kebijakan yang visioner.
Sementara mengenai isu personel atau jabatan kepemimpinan di Polri, Haedar menegaskan bahwa Muhammadiyah konsisten untuk tidak mencampuri urusan personal posisi di konstitusi pemerintahan, karena hal tersebut sepenuhnya merupakan wilayah kebijakan dan kewenangan Presiden.
