BERITANET.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta melalui Komisi D menjadikan Program Penduduk yang Didaftarkan Pemerintah Daerah (PD-PD) sebagai fokus utama dalam memastikan hak kesehatan bagi seluruh warga, terutama yang terkendala akses ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) PBI Pusat.
Perjuangan legislatif ini menyoroti pentingnya sosialisasi agar masyarakat tahu bahwa mereka dapat mengakses layanan kesehatan yang memadai hanya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Yogyakarta.
Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Darini SIP, menegaskan bahwa optimalisasi PD-PD adalah wajib, mengingat masih adanya warga yang belum terjamin kesehatannya karena kendala administrasi, mobilitas, atau kondisi ekonomi, meskipun Kota Yogyakarta telah mencapai Universal Health Coverage (UHC).
“Hak kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara. Meskipun Kota Yogyakarta telah mencapai Universal Health Coverage (UHC), kami tidak boleh lengah,” ujarnya.
Dalam upaya penguatan implementasi, Komisi D mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta untuk mempercepat sosialisasi prosedur penggunaan PD-PD secara masif, khususnya di tingkat kelurahan.
Sosialisasi ini bertujuan agar warga tahu bahwa cukup dengan KTP Kota Yogyakarta, mereka dapat memperoleh layanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas) dan di rumah sakit kelas III yang bekerja sama.
Selain sosialisasi, Komisi D juga meminta Pemkot memperluas dan memvalidasi data kepesertaan PD-PD secara berkala agar tepat sasaran.
Darini menambahkan bahwa Komisi D tengah menyisir data dari tim eksekutif, baik terkait besaran alokasi APBD 2026 yang terdampak efisiensi maupun data penduduk penerima PD-PD, untuk memastikan hak dasar masyarakat tidak diganggu gugat. Ia menggarisbawahi komitmennya sebagai politisi Fraksi PDI Perjuangan:
“Jangan sampai ada warga miskin atau menengah ke bawah di Yogya yang ditolak berobat hanya karena masalah kartu atau status kepesertaan.”
