
BERITANET.ID – Sektor pendidikan Indonesia sedang melalui periode percepatan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, di mana pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) ditempatkan sebagai investasi strategis jangka panjang. Evaluasi setahun pemerintahan ini menjadi krusial untuk memastikan arah kebijakan sejalan dengan visi besar Indonesia Emas 2045.
Refleksi mendalam ini menjadi inti dari Seminar Pendidikan Komunitas Mutu Pendidikan (Komnasdik) DIY yang diselenggarakan di Gedung DPD RI Perwakilan DIY, Jalan Kusumanegara Yogyakarta, pada Selasa, 21 Oktober 2025.
Ratusan peserta hadir menyimak paparan dua pakar di bawah moderasi Wahyudi JN dari kalangan jurnalis.
Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) DIY, Bambang Hadi Waluyo, S.Pd., M.Pd., memberikan pandangan positif terhadap kinerja kementerian di tahun pertama.
Menurutnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah sukses menerjemahkan visi presiden ke dalam enam program prioritas.
“Enam program ini merupakan penerjemahan dari Asta Cita ke-4 Kabinet Merah Putih yang menekankan penguatan sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, serta kesetaraan bagi semua,” ujar Bambang Hadi Waluyo.
Program-program tersebut, yaitu Wajib Belajar 13 Tahun, Revitalisasi Sekolah, Digitalisasi Pembelajaran, Tes Kemampuan Akademik (TKA), Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), menunjukkan pendekatan holistik. Bambang Hadi Waluyo secara khusus menyoroti sinkronisasi kebijakan di sisi hulu (kesehatan) dan kesiapan infrastruktur digital.
Makan Bergizi Gratis (MBG) dianggap sebagai investasi di hulu, memastikan kesiapan fisik siswa sebelum proses pembelajaran dimulai.
“Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk menekan angka stunting dan memastikan anak-anak tumbuh sehat dan siap belajar.”
Sementara itu, Digitalisasi Pembelajaran adalah investasi di infrastruktur mutu, dengan target Pemerintah menargetkan 334.773 satuan pendidikan di seluruh Indonesia akan terintegrasi sistem digital hingga 2029.
“Langkah-langkah strategis ini diharapkan mampu melahirkan generasi cerdas, sehat, dan berkarakter menuju Indonesia Emas 2045,” tambah Bambang Hadi Waluyo, menekankan bahwa keberhasilan pendidikan adalah prasyarat utama mewujudkan visi nasional.
Meskipun kebijakan masif di bidang digitalisasi dan gizi disambut baik, Guru Besar FIK UNY, Prof. Dr. Djoko Pekik Irianto, M.Pd., menyoroti tantangan terbesar: menjaga orientasi pendidikan agar tidak terjebak pada pragmatisme teknologi dan angka akademik semata.
Ia mengingatkan bahwa keberadaan Kecerdasan Buatan (AI) justru menuntut penguatan peran guru dan pembentukan karakter secara langsung.
“Pendidikan bukan hanya soal nilai dan angka, tetapi bagaimana membentuk karakter, kemandirian, dan kepekaan sosial siswa,” tegas Prof. Dr. Djoko Pekik Irianto.
Dalam pandangannya, investasi besar di bidang digital (seperti deep learning dan AI) harus ditempatkan sebagai alat, bukan tujuan akhir. Ia menegaskan kembali peran sentral pendidik dalam membentuk etika dan moral yang tidak bisa diotomatisasi.
“Teknologi penting untuk memperdalam pemahaman, tetapi tidak akan pernah menggantikan peran guru sebagai pembentuk karakter,” jelasnya.
Untuk mengatasi tantangan implementasi PPK, Prof. Djoko menyarankan penguatan pada jalur non-akademik, khususnya Kegiatan Ekstrakurikuler (Ekskul). Ekskul, terutama olahraga, adalah sarana efektif untuk menanamkan nilai-nilai luhur secara praktis.
“Melalui ekskul olahraga, misalnya, peserta didik belajar disiplin, menghargai aturan, bekerja sama, serta menerima hasil dengan lapang dada.”
Menutup refleksinya, Prof. Djoko Pekik Irianto mendesak agar komitmen politik yang tercermin dalam Asta Cita dapat diterjemahkan menjadi dukungan operasional yang nyata di lapangan, khususnya untuk program yang langsung menyentuh karakter siswa.
“Ekskul olahraga adalah piranti penting untuk meraih tujuan pendidikan. Jika ingin mewujudkan pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing, maka pembenahan dan dukungan nyata di lapangan harus menjadi prioritas.”
Secara keseluruhan, Seminar Komnasdik DIY ini menegaskan bahwa satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto telah meletakkan fondasi kebijakan yang kuat dan terintegrasi, mencakup hulu (kesehatan) hingga hilir (mutu digital). Namun, kunci keberhasilannya terletak pada kemampuan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk menyinkronkan hardware (digitalisasi) dengan software (karakter dan peran guru) dalam implementasi di sekolah.