DPRD DIY: Pemusnahan Sampah di TPST Piyungan Harus Segera Dilakukan

YOGYAKARTA : Masalah utama TPST Piyungan adalah tidak adanya proses pemusnahan sampah yang dilakukan. Sampah dari seluruh DIY dalam jumlah ratusan truk per hari hanya ditumpuk dan diurug dengan tanah, tanpa ada upaya pemusnahan. Kondisi ini dipastikan akan membuat tempat tersebut menjadi gunung sampah dengan berbagai permasalahannya. 

“Secara perhitungan kapasitas TPST Piyungan sudah overload, sulit untuk ditambah Iagi apalagi dalam waktu panjang,” ujar Huda Tri Yudiana, anggota Komisi C DPRD DIY Rabu 27 Maret 2019.

Anggota F-PKS DPRD DIY itu pun menambahkan solusi permanen TPST Piyungan adalah pemusnahan sampah, bukan sekedar ditumpuk dan ditimbun tanah (sanitary landfill).

Menurutnya, pengelolaan tanpa pemusnahan seperti saat ini akan menjadi bom waktu yang suda mulai terasa saat ini.

“Diantara masalah sampah yang tidak dimusnahkan adalah bau menyengat, sumber penyakit, pencemaran lingkungan, dan gangguan ketentraman masyarakat,” ujarnya.

Huda menambahkan teknologi pemusnahan sampah harus segera diterapkan di TPST Piyungan. Teknologi ini sangat banyak dan beragam dari dalam dan luar negeri sudah tersedia.

“Hanya perlu keberanian dan kemauan keras pemerintah DIY saja untuk segera memilih rekanan yang mampu dan sanggup memusnahkan sampah dengan biaya (tipping fee) paling rendah,” ujarnya.

Bahkan, ujar Huda,.ada yang sanggup melakukan pemusnahan sampah di TPST Piyungan tanpa biaya rutin dari pemerintah dan hanya membutuhkan kejelasan bentuk kerjasama antara pemerintah dan badan usaha. 

Pemusnahan sampah jika tidak dikerjasamakan dengan pihak ketiga menurutnya akan sangat mahal bagi pemerintah karena berdasarkan studi yang sudah dilakukan Pemda DIY pemusnahan ini membutuhkan biaya investasi ratusan milyar dan biaya rutin puluhan milyar per tahun.

“Berkaca dari daerah Iain seperti Surabaya dan DKI Jakarta misalnya, pemusnahan ini membutuhkan biaya sangat besar,” katanya.

FPKS sangat menhgargai upaya yang sudah dilakukan pemda DIY sejak satu tahun lalu untuk menggalang kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dan menjadikan TPST Piyungan sebagai prioritas pertama penanganan KPBU ini.

“Proses kerjasama Pemerinytah dengan badan usaha ini memerlukan waktu sekitar dua tahun Iebih, disitulah permasalahnnya. Jadi kira kira masih perlu satu setengah tahun lagi agar proses pemusnahan ini bisa dilakukan,” katanya.

Sebelum solusi permanen pemusnahan sampah di TPST Piyungan dilakukan, FPKS pun mendesak agar tuntutan masyarakat di sekitar TPST piyungan dipenuhi sesegera mungkin dengan menggunakan anggaran yang sudah ada dan terkait TPST Piyungan, agar operasional pengambilan sampah dari seluruh DIY bisa berjalan kembali. Singkatnya, tuntutan warga segera dipenuhi, dan dicari solusi sementara sampai satu setengah tahun kedepan.

“Seraya itu proses kerjasama dengan rekanan untuk pemusnahan sampah diprioritaskan agar ada solusi permanen,” katanya. (Mar)