Mahfud MD: Kekhawatiran Pilkada Picu 3,2 Juta Kasus Covid-19 Baru Tak Terjadi

BERITANET.ID  : Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukam) Mahfud MD menilai pemerintah telah berhasil mengatasi kekhawatiran berbagai pihak yang sempat muncul terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 9 Desember 2020 lalu.

“Waktu itu banyak sekali usul kepada pemerintah agar pilkada ditunda, sampai kapan tidak tahu pokoknya minta ditunda,” ujar Mahfud menceritakan desakan penundaan pilkada itu dalam forum Refleksi dan Proyeksi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Yogyakarta Senin 14 Desember 2020.

Mahfud menuturkan desakan penundaan pilkada dari berbagai pihak itu dilatari sejumlah alasan. Pertama karena pilkada dinilai akan memicu klaster baru Covid-19.

Bahkan, Mahfud menyebut, saat itu juga ada pihak kampus yang menghitung potensi penularan Covid-19 secara rinci jika pilkada serentak nekat digelar melalui pemodelan matematis. Baik dari potensi kelompok penularannya sampai kapan terjadinya ledakan penularan.

“Ada juga yang menghitung setelah pilkada selesai ada 3,2 juta orang yang tertular atau terinfeksi Covid-19 jika pilkada tidak ditunda,” ujar Mahfud tanpa menyebut siapa pihak yang memberikan prediksi penularan itu.

“Saat itu pemerintah diminta memilih, harus menyelamatkan rakyat atau mau pilkada lanjut?” Mahfud menambahkan.

Mahfud menuturkan, dari sisi pemerintah sendiri saat itu berpikir jika pilkada tidak dilanjutkan maka kapan lagi akan digelar. Karena tidak ada yang bisa memastikan pandemi Covid-19 selesai.

“Akhirnya dengan bismillah, kami tampung semua masukkan dan pilkada tetap digelar dengan penerapan protokol kesehatan ketat,” ujar Mahfud.

Mahfud bersyukur sampai saat ini atau lima hari pasca pilkada serentak digelar pihaknya belum mendapat satu informasi pun bahwa kerumunan pilkada lalu menjadi klaster baru Covid-19.

“Alhamdulilah sampai saat ini kerumunan pilkada itu tidak ada yang menjadi klaster baru,” ujarnya.

Justru, ujar Mahfud, kasus yang muncul saat ini lebih banyak di darerah yang tidak menggelar pilkada daripada yang menggelar pilkada.

“Pertambahan kasus lebih banyak di daerah yang tidak menggelar pilkada itu terjadi karena disebabkan di daerah itu lalu lintas orangnya tinggi dan penduduknya juga banyak, kasus pun banyak,” ujarnya.

Mahfud menuturkan, hingga saat ini, data pasien yang terpapar Covid-19 baik di daerah yang menggelar Pilkada maupun yang tidak menggelar Pilkada totalnya ada 617.830 orang.

“Jadi bayangan menakutkan soal pilkada yang akan menginfeksi 3,2 juta orang itu tidak terjadi,” ujarnya.

Mahfud mengambil hitungan terburuk pula misalkan kasu meledak 14-15 haris usai pilkada serentak digelar. Jika rata-rata dampak terburuknya ada tambahan kasus 7 ribu sehari di Indonesia, maka jumlahnya menjadi 800 ribu kasus.

“Jadi tidak akan sampai 3,2 juta kasus, tapi kami berterimakasih atas peringatannya,” katanya.

Mahfud bersyukur pilkada serentak di tengah pandemi ini partisipasi masyarakat masih cukup tinggi yakni 75,83 persen.

Jika dibandingkan dengan pilkada serentak tahun 2015 lalu partisipasi masyarakat hanya 69,02 persen. Pilkada 2020 pun sempat diprediksi turun 50 persen. “Tetapi ternyata pada Pilkada 2020 ini partisipasi justru naik ke angka 75,83 persen,” kata dia.