Ini Seruan Aksi Demo 20 Oktober Di Yogya

BERITANET.ID : Ribuan mahasiswa di Yogyakarta yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) melakukan demonstrasi di Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Selasa (20/10). Berbagai tuntutan mereka suarakan, salah satunya mengajak masyarakat untuk bersolidaritas memperjuangan hak warga di West Papua (Papua Barat).

Juru bicara dari ARB, Luci mengatakan penindasan telah terjadi dari Sabang sampai Merauke. “Kami meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama bersolidaritas tentang apa yang terjadi di West Papua,” katanya di sela aksi di Bundaran UGM, Selasa (20/10).

Luci mengatakan, warga di West Papua harus diberikan haknya untuk menentukan nasibnya sendiri. “Masyarakat harus satu perjuangan secara bersama memberikan hak kepada kawan-kawan di Papua untuk menentukan apa yang mereka inginkan,” katanya.

Dalam rilisnya, telah terjadi pemajsaan bangsa West Papua untuk menjadi bagian dari Indonesia. Bahkan pascareformasi dengan diberikannya otonomi khusus merupakan strategi negara untuk menjinakkan bangsa West Papua.

Faktanya, pembunuhan, penyiksaan, kriminalisasi dan diskriminasi yang dilakukan oleh negara tanpa segan terhadap rakyat di sana kerap terjadi. Pada saat yang sama, negara memberikan jalan bebas hambatan bagi korporasi untuk mengeksploitasi sumber daya alam.

Luci menambahkan, tuntutan lainnya yakni supaya UU Omnibus Law supaya digagalkan. Ia juga menawarkan satu konsepsi berupa adanya dewan rakyat di Indonesia.
“Kami mengajak masyarakat Indonesia untuk menyatakan mosi tidak percaya kepada negara ini. Kami menawarkan satu konsepsi berupa dewan rakyat, dimana dewan rakyat ini pertama harus ada solidaritas bersama antara masyarakat. Harus ada upaya demokrasi dimana setiap manusia di Indonesia memungkinkan untuk didengarkan suaranya,” ucapnya.

Pantauan di lapangan, aksi ini lebih kondusif dibandingkan demonstrasi yang terpusat di DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Kamis (8/10) yang berakhir rusuh saat itu. Pihak kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas di sekitarnya, karena peserta aksi sempat memenuhi badan jalan.

Ahmad Syafii Maarif dalam keterangan tertulisnya mengatakan demonstrasi untuk menyampaikan pendapat dijamin oleh Undang-Undang dengan syarat dilakukan secara damai dan sopan. “Tetapi bila para demonstran itu sampai merusak bangunan publik, apalagi anarkis, maka hukum tidak boleh diam,” kata mantan Ketua PP Muhammadiyah ini. (Ren)