Kata Wakil Ketua DPRD DIY Soal Gugatan UUK

YOGYAKARTA: Mahasiswa Fakultas Hukum UGM, Felix Juanardo Winata mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta (UUK) karena dinilai diskriminatif.

Berbagai tanggapan muncul setelah adanya gugatan tersebut, salah satunya dari Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana.
Huda menilai gugatan tersebut tak cukup beralasan, pasalnya UUK merupakan keinginan masyarakat Yogyakarta. Menurut dia, adalah hal wajar bila Warga Negara Asing (WNA) atau non pribumi tak diperkenankan memiliki tanah di DIY sebagai bentuk menjaga kesejahteraan masyarakat DIY.

“Terkait dengan ketentuan pertanahan, ini sudah merupakan aspirasi masyarakat Yogyakarta. Jadi wajar, kalau WNA memiliki tanah di DIY, maka yang dikhawatirkan kesejahteraan masyarakat DIY akan berkurang. Hak-hak WNI di DIY akan tergusur oleh investor-investor besar dari uar negara. Para pelaku investor dari luar negeri itu sudah ada aturan tentang penanaman modal asing, taati saja,” ungkapnya, Kamis (21/11/2019).

Menurut Huda, dalam undang-undang tersebut pun tak ada kesewenang-wenangan Kraton Yogyakarta karena selama ini penggunaan tanah baik Sultan Ground (SG) dan Pakualaman Ground (PAG) lebih banyak diperuntukkan untuk kepentingan umum. Terkait pendataan yang dilakukan Kraton saat ini dan membuat banyak pihak khawatir, Huda pun melihat hal tersebut sebagai amanat undang-undang.

“Kesewenang-wenangan yang mana DIY. Saya tidak melihat pihak DIY, atau bahkan pihak Kraton pun dalam penggunaan tanah-tanah di DIY. SG dan PAG bahkan sangat banyak digunakan untuk kepentingan umum, banyak digunakan untuk kepentingan masyarakat. Yang dilakukan Pemda DIY dan Kraton itukan saat ini adalah penertiban. Statusnya bagaimana, pemakainnya untuk apa, jangan sampai ada penggunaan tanah SG PAG yang tidak sesuai tujuan undang-undang. Kalau sepanjang untuk kepentingan umum, untuk kepentingan masyarakat bahkan bandara juga diatas tanah PAG, untuk perguruan tinggi, jalan-jalan, untuk sekolahan-sekolahan, untuk tanah kas desa, semua dari SG. Jadi kesewenang-wenangan itu saya tidak melihat, jadi secara nyata gugatan itu tidak beralasan,” pungkas Huda.

Sebelumnya Gubernur yang juga Raja Kraton Yogyakarta Sri Sultan HB X mengatakan tak mempermasalahkan adanya gugatan pada UUK yang dilayangkan mahasiswa UGM. Sultan menilai hal tersebut adalah hak setiap warga negara yang sudah seharusnya dihormati.

“Tidak apa-apa kalau ada yang menggugat UUK, wajar saja. Dasarnya apa, nanti kan ada alasannya sendiri,” ungkap Sultan. (Wit)

Terkait dengan ketentuan pertanahan, ini sudah merupakan aspirasi masyarakat Yogyakarta. Jadi wajar, kalau wna memiliki tanah di DIY, maka yang dikuatirkan kesejahteraan masyarakat DIY akan berkurang. Hak hak WNI di DIY akan tergusur oleh investor investor besar dari uar negara.

Para pelaku investor dari luar negeri itu sudah ada aturan tentang penanaman modal asing, taati saja.

Kesewenangan Kraton?

Kesewenang-wenangan yang mana DIY. Saya tidak melihat pihak DIY, atau bahkan pihak Kraton pun dalam penggunaan tanah-tanah di DIY. SAG dan PAG bahkan sangat banyak digunakan untuk kepentingan umum, banyak dingunakan untuk kepentingan masyarakat bahkan “tanpa seizin SAG – PAG.

Yang dilakukan Pemda DIY dan Kraton itukan saat ini adalah penertiban. Statusnya bagaiamana, pemakainnya untuk apa, jangan sampai ada penggunaan tanah SG PAG yanh tidak sesuai tujuan undang-undang.

Kalau sepanjang untuk kepentingan umum, untuk kepentingan masyarakat bahkan bandara juga diatas tanah PAG, untuk perguruan tinggi, jalan-jalan, untuk sekolahan-sekolahan, untuk tanah kas desa, semua dari SG. Jadi kesewenang-wenangan itu saya tidak melihat, jadi secara nyata gugatan itu tidak beralasan. ( Wir)