BKKBN Genjot Program Siaga Kependudukan
dav

YOGYAKARTA: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat mencatat saat ini kualitas SDM Indonesia rata-rata hanya mengenyam delapan tahun masa pendidikan atau setingkat kelas 2 SMP.

Besarnya jumlah penduduk mau tak mau harus segera ditangani dan dikendalikan sehingga terjadi peningkatan kualitas pada SDM yang ada.

“Jangan sampai bonus demografi ini jadi masalah demografi, maka kuantitas penduduk.itu harus diimbagi peningkatan kualitas kependudukan,” ujar Direktur Kerja Sama Pendidikan Kependudukan BKKBN Ahmad Taufik ditemui di sela forum Penguatan Advokasi Melalui Pendidikan Kependudukan Jalur Formal (Sekolah Siaga Kependudukan) di Yogya Selasa (14/5/2019).

Persoalan kuantitas yang berpengaruh terhadap kualitas manusia ini akan mempengaruhi pengelolaan sumber daya alam melimpah milik Indonesia. Jangan sampai kualitas SDM Indonesia kalah dibanding SDM negara lain.

Akibatnya bisa serius. Contohnya, kekayaan alam melimpah Indonesia yang seharusnya bisa dikelola bangsa sendiri, justru berpotensi dikelola warga asing karena dari sisi kualitas SDM nya lebih terperhatikan.

“Sehingga pemahaman kependudukan terkait pengendalian kuantitas ini harus diberikan kepada siswa sejak dini. Dan kami mulai 2015 sudah membuat program Sekolah Siaga Kependudukan,” ujarnya.

Program Sekolah Siaga Kependudukan itu diharapkan dapat memberikan pemahaman kependudukan kepada siswa melalui materi yang diintegrasikan dengan mata pelajaran.

“Sekolah siaga kependudukan ini penting karena memberikan edukasi sejumlah persoalan kependudukan, terutama pemahaman mengendalikan kuantitas untuk meningkatkan kualitas manusia,” ujarnya.

Kemudian meningkatkan kualitas manusia dengan memperhatikan lingkungan dan faktor pentingnya memperhatikan daya dukung dan daya tampung alam.

Ia mengatakan para kepala sekolah yang sudah diberikan sosialisasi diharapkan segera memaksimalkan program sekolah siaga kependudukan dengan mengambil beberapa langkah seperti mengintegrasikan mata pelajaran yang relevan dengan kependudukan.

Ahmad menegaskan konsep ini tidak menambah jam pelajaran atau mata pelajaran baru karena cukup diintegrasikan dengan mata pelajaran yang sudah ada. Contohnya, pelajaran Bahasa Indonesia pada materi menulis atau membuat karangan dengan mengambil tema tentang kependudukan.

“Selain itu kegiatan kesiswaan seperti ekstrakurikuler iyu harus dilengkap dengan penyuluhan tentang kependudukan dan ketiga budaya gemar membaca atau literasi tentang kependudukan,” ucapnya.

Pihaknya berharap jika para pelajar mulai memahami persoalan kependudukan sehingga mampu menyiapkan diri ketika mulai berkeluarga atau terjun ke masyarakat. Program ini bisa dilakukan melalui BKKBN Pusat yang lebih dahulu membuat percontohan sekolah kependudukan kemudian bisa ditiru atau dikembangkan oleh pemerintah daerah.

“Program ini sebenarnya sejak 2015, kalau di Yogya sudah menyasar percontohan dan saat ini sudah berjalan. Kalau secara nasional sudah mencapai 5 persen jumlahnya dari total jumlah lembaga pendidikan dari SD sampai SMA,” katanya.

Kepala SMAN Galur Kulonprogo Anang Sutarta mengatakan, pihaknya sudah mulai menjalankan sekolah siaga kependudukan yang materinya terintegrasi dengan pelajaran Geografi dan Matematika.

Ia sepakat anak perlu diberikan bekal tentang masa depan diri sendiri dan orang sekitar terutama dalam pemenuhan prasyarat hidup.

“Misalnya, kira-kira kalau mau punya anak, dengan luas wilayah seperti sekarang ini, kalau tidak didukung dengan kompetensi dan ketrampilan kan persaingan ke depan untuk bisa hidup layak semakin sulit, sehingga anak harus dibekali tentang kependudukan, pertumbuhan penduduk dan jumlah anak ke depan, sampai kesejahteraan yang ingin dibina seperti apa,” ujarnya. (Mar)