Pemilu 2019, Yogya Harus Bisa Jadi Contoh

YOGYAKARTA: Pada dasarnya suasana batin warga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tidak suka ribut. Kearifan budaya telah membentuk karakter warga di provinsi ini hidup ayem tentrem guyub rukun.

Suasana batin seperti itu juga terpancar saat berlangsung Diseminasi Konten Positif Diskominfo DIY 2019 Menciptakan Pemilu Damai yang Partisipasif tanpa Hoax dan Ujaran Kebencian, Minggu (3/3/2019), di Pendapa Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta.

“Saya percaya, masyarakat Jogja itu senang damai. Kita ingin Jogja khususnya Kecamatan Mergangsan menjadi model percontohan pemilu yang rukun, senantiasa mengedepankan musyawarah, rukun di darat damai di udara,” ungkap Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY .

Kenapa pemilu harus damai? kepada wartawan dia menyatakan, bagaimana pun usai coblosan Pemilu 17 April 2019 yang namanya tetangga orangnya tetap sama tidak lantas berganti orang lain.
Teman arisan juga tetap sama seperti sebelum coblisan digelar.

“Karena kalah coblosan lantas pindah ke luar kota. Teman arisan dicoret. Tidak seperti itu, kan,” ujarnya.

Menurut dia, rumus sederhana menciptakan hidup damai adalah sedapat mungkin mengurangi perasaan gelisah. Salah satu caranya yaitu bersikaplah bijak saat menggunakan media sosial atau medsos.

“Gunakan internet dengan akal sehat disertai hati nurani. Jika sedang marah, detik itu juga HP langsung dimatikan saja. Semakin banyak menikmati sosmed maka hati semakin gelisah, semakin banyak informasi yang masuk maka semakin sulit menyaringnya,” kata dia.

Di hadapan peserta diseminasi yang terdiri dari perwakilan generasi muda serta tokoh masyarakat Kecamatan Mergangsan, Eko Suwanto berbagi tips menyikapi beredarnya hoax.

“Jika menerima informasi hoax, fitnah atau ujaran kebencian, langsung dihapus atau laporkan ke polisi dan bisa dijerat dengan UU ITE. Pak Sultan (Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X) memberi contoh melaporkan hoax,” tambah Eko.

Eko mengatakan pihaknya bersyukur Perda tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sudah memperoleh persetujuan bersama DPRD DIY dan Pemda DIY.

Dalam rangka membantu masyarakat, tahun ini Pemda DIY membangun fasilitas free wifi di 80 titik. Harapannya ekonomi masyarakat bisa tumbuh kreatif. Petani, nelayan dan pelaku UMKM bisa memanfaatkan fasilitas tersebut.

Pada perda itu diatur pemanfaatan TIK selain untuk pelayanan publik, keamanan juga berguna bagi pemantauan serta penanggulangan bencana.
Apalagi beberapa hari belakangan Jogja sering diguyur hujan lebat disertai angin kencang di sejumlah wilayah.

“Terkait bencana kesiapsiagaan bencana kami mengajak masyarakat memantau Merapi dari akun resmi pemerintah seperti BPBD, BMKG atau BPPTKG. Masyarakat harus mentaati arahan pemerintah serta memaksimalkan upaya penyelamatan terhadap kemungkinan terjadinya bencana,” ujar Eko.

Dalam kesempatan itu Kepala Bidang (Kabid) Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, Rahmat Sutopo, menyampaikan materinya berjudul Jogja Bijak Bermedia Sosial.
Berdasarkan hasil riset, 82 persen hoax disebar dari facebook. Tidak heran pada sesi dialog, seorang peserta diseminasi selain bertanya ke narasumber juga mengeluhkan dirinya tiap pagi punya pekerjaan baru memblokir akun-akun facebook yang tidak diinginkan.
Merespons itu, Rahmat Sutopo mengatakan kenapa medsos menjadi perhatian Pemda DIY, ini karena faktanya selain pengguna internet jumlahnya sangat banyak, pertumbuhannya juga sangat masif.

Dia khawatir maraknya hoax bisa menciptakan perpecahan bangsa.

“Saya sepakat dengan Pak Eko Suwanto, pemilu harus berjalan damai, karena setelah pemilu tetangga kita tetap sama,” kata Rahmad.

Rahmat menjelaskan, upaya Pemda DIY memerangi hoax dilakukan secara bersama-sama melibatkan akademisi, komunitas, media maupun dunia usaha.
Tahun ini Diskominfo DIY menyelenggarakan 25 kali kegiatan diseminasi. Diharapkan masyarakat bisa sadar. Melalui kegiatan ini peserta menjadi agen untuk menyebarkan pesan pemilu yang damai.

Rahmat Sutopo juga berbagi tips menyikapi hoax, fitnah maupun ujaran kebenciaan dengan cara menerapkan filosofi tingkat tinggi masyarakat Jawa yaitu aja gumunan dan aja kagetan.

“Intinya jangan kagetan dan gumunan. Jangan sampai jari kita lebih cepat dari otak kita,” kata dia.
Adapun teknis untuk mengetahui kebenaran informasi apakah itu hoax atau bukan adalah membandingkannya dengan informasi yang bersumber dari media mainstream.
Informasi dari media mainstream memiliki standar yang pasti karena sudah melewati prosedur serta melalui berbagai tahapan sebelum muat. (Ad.Wic)